Sidang Tera dan Tera Ulang

Bagi pedagang yang tidak melakukan Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) terancam pidana. Ini sesuai UU Nomor 2/1981 tentang Metrologi, semua UTTP milik pedagang wajib ditera ulang selama masih digunakan.Adapun bentuk sanksi pidananya, yakni pidana paling lama satu tahun dan atau denda maksimal Rp 1 juta rupiah bagi pedagang yang tidak melakukan tera ulang UTTP.Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disdagprinkop-UKM) Kabupaten Kepulauan Meranti M Azza Fahroni, melalui Kepala Bidang Metrologi Legal Mufrizal, mengatakan bahwa masyarakat di Kepulauan Meranti terutama para pedagang sudah memahami terkait hal tersebut.”Masyarakat kita sudah banyak yang paham terkait kejujuran dalam menimbang dan menakar, selain sosialisasi yang kita laksanakan, dari sisi agama juga melarang untuk curang dalam hal timbangan,” ujarnya.Dijelaskan Mufrizal, optimalisasi tera ulang juga menjadi bentuk perlindungan masyarakat sebagai konsumen dari semua jenis UTTP milik pedagang. Karena semua alat UTTP yang digunakan untuk kepentingan umum, usaha, menyerahkan atau menera barang, menentukan produk akhir dalam perusahaan sekaligus melaksanakan peraturan perundang-undangan.Lebih jauh, Mufrizal juga menjelaskan bahwa dalam rangka melakukan perlindungan konsumen dan mewujudkan kabupaten tertib ukur, Bidang Metrologi Legal, Disdagprinkop-UKM Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan Sidang Tera/Tera Ulang UTTP dengan sistem jemput bola dan mendatangi langsung kecamatan.Kegiatan tersebut dilaksanakan di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Rangsang pada 22-23 April 2019, di Kecamatan Merbau 24-25 April dan di Kecamatan Tebingtinggi 26 April-28 April.Mufrizal juga mengatakan kegiatan ini adalah usaha Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk mendapatkan kapastian hukum pada UTTP. Dengan harapan alat ukur yang digunakan pelaku usaha nantinya akan berstandar secara berkala, sehingga tidak merugikan baik pelaku usaha itu sendiri maupun konsumen. Dikatakannya, rata-rata UTTP yang dipakai sudah tidak berlaku lagi Cap Tanda Tera-nya. Hal ini menjadi “PR” bagi Metrologi Legal Kepulauan Meranti untuk lebih giat lagi mempromosikan keberadaannya setelah pelayanan tera ulang secara mandiri resmi diberlakukan.Mantan Kepala Bidang Energi ini juga mengatakan antusias masyarakat pun cukup luar biasa, terbukti pelayanan perdana dibanjiri ratusan wajib tera ulang. “Sampai saat ini setelah kita hitung, jumlah orang yang mendaftarkan tera ulang sebanyak 200 orang. Satu orang bisa membawa 2-3 timbangan, Kabupaten Kepulauan Meranti salah satu daerah antusias tertinggi di Riau dalam tera ulang, nanti akan kita berikan semacam reward kepada mereka sebagai bentuk apresiasi,” kata Mufrizal.Diakuinya masih ada beberapa hambatan yang dihadapi, sehingga pelayanan tera ulang belum mampu menyasar seluruh pedagang. Seperti, keterbatasan SDM. Dimana saat ini Metrologi Legal Disdagprinkop-UKM Kabupaten Kepulauan Meranti masih mengandalkan jasa reparasi dari luar kabupaten yakni reparatir dari Pekanbaru.”Kita sudah bisa melaksanakan tera ulang secara mandiri. Kalau untuk alat mereparasi kita sudah lengkap. Namun reparatirnya masih kita datangkan dari pekanbaru,” ungkapnya.***(GoRiau)

Sidang Tera dan Tera Ulang Tahun 2019


Sidang Tera dan Tera Ulang Tahun 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *